KSWP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dimana dalam konsiderannya menyebutkan bahwa sesuai lampiran Romawi I. Pencegahan, angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah.

Perlu digarisbawahi bahwa Pelaksanaan KSWP dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Tengah II dalam upaya menyukseskan pelaksanaan program Konfirmasi Status Wajib Pajak sejak Tahun 2017.

pelaksanaan KSWP nantinya dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa sumber utama pendapatan negara dalam postur APBN Tahun 2018 didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar  85,4% atau sebesar Rp 1.618,1 Trilyun dari rencana pendapatan negara dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 Trilyun.

Kami menghimbau kepada segenap hadirin pada kesempatan ini untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa setiap permohonan perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang akan dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan apabila diketahui statusnya belum valid, maka diminta untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke KPP Pratama Magelang untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selanjutnya, bagi warga yang sudah memiliki NPWP diminta untuk melakukan kewajiban perpajakan terutama menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).***)Widodo Anwari Humas Protokol setda Kabupaten Magelang.